Selasa, 30 September 2014
Update Info
Beranda / Berita / SENGKETA 2 SKPD KOTA MALANG DALAM PEREBUTAN LAHAN PARKIR

SENGKETA 2 SKPD KOTA MALANG DALAM PEREBUTAN LAHAN PARKIR

Perda baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang tentang Retribusi Parkir berdampak kurang sinkronnya 2 SKPD di Kota malang yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Kota Malang. Dalam Perda baru tersebut dikatakan bahwa retribusi parkir diterapkan di semua lahan parkir yang dikuasai oleh Pemkot, sedangkan selama ini yang kita tahu untuk retibusi parkir dikelola Dishub sedangkan pajak parkir yang dikelola Dispenda diperuntukkan pada badan atau orang yang mendapat izin perparkiran. “Namun kenyataannya sejumlah lahan parkir yang bukan  dikelola badan atau orang yang mendapat izin perparkiran dikuasai Dispenda”, kata Dra. Sri Untari, Sekretaris Komisi B yang juga ketua PDIP, kemarin (13/2).

Sharing dari hasil parkir untuk pendapatan asli daerah (PAD) antara yang dikelola Dishub yang berlabel retribusi dengan yang dikelola Dispenda berlabel pajak, perbedaannya sangat jauh. Untuk retribusi, besar bagi hasil antara Pemkot dengan Jukir adalah 60% : 40%, sedangkan untuk pajak Pemkot hanya memperoleh bagi hasil 20%. “Karena itu, apabila lahan parkir di luar mal, badan, atau orang yang dapat izin parkir yang kini dikuasai Dispenda itu diserahkan pengelolaannya kepada Dishub, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang akan dapat terdongkrak naik”, ujuar Sri Untari.

Data yang ada pada tahun 2010, target pajak parkir pada tahun 2010 Kota Malang sebesar Rp. 1.053 miliar dan terealisasi Rp. 1.33 miliar. Sedan target retribusi parkir 2010 sebesar Rp 2.338 miliar terealisasi Rp. 2.340 miliar. Pada tahun 2011 target pajak parkir sekitar Rp. 1,2 miliar sedang target retribusi parkir Rp. 2.5 miliar. Untuk mengatasi senketa lahan parkir ini , menurut Sri Untari, Komisi B akan melakukan mediasi, mempertemukan Asisten I, bagian hukum, dispenda, dan Dishub.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang, Drs. HM Yusuf, MPd  Tidak membantah apabila sampai saat ini tarif parkir prabayar belum dapat dilaksanakan. Selain menunggu perangkat payung hukum berupa Perwali, pihaknya juga msih perlu koordinasi berjalan lancer dan payung hukumnya sudah terbit, tarif parkir prabayar kami jalankan,” kata Yusuf sambil menunjukkan konsep model karcis parkir dengan sistem prabayar.

(sry-14022011)

Tentang Laode Muhamad Arif Mahendra

Laode Muhamad Arif Mahendra
Staf Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi, ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>