Senin, 24 November 2014
Update Info
Beranda / Berita / Diklat Kepemimpinan Bagi PNS, Amanah UU

Diklat Kepemimpinan Bagi PNS, Amanah UU

Salah satu syarat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum menduduki jabatan harus melalui beberapa tahap, agar jika PNS mempunyai keterampilan manajerial sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu syarat yang dimaksud tersebut adalah pendidikan dan latihan (diklat) kepemimpinan yang harus dijalani oleh PNS tersebut. Seperti halnya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV angkatan 178 yang diadakan oleh Pemkot Malang, Rabu (6/4) di Aula Agung Ubud Hotel Jalan Sigura-gura Barat 6 Kota Malang.

Diklat kali ini ikuti oleh  40 orang PNS eselon III dari lingkungan Pemkot Malang, dan dibuka oleh Wakil Walikota Malang, Drs. Bambang Priyo Utomo, B.Sc. Selain dari jajaran SKPD Kota Malang, hadir juga Kepala Bidang Pendidikan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, Asriyansyah.

Asriyansyah menyalami peserta Diklatpim IV

Menurut Bambang PU, diklat ini dalam rangka menciptakan kompetensi sumberdaya manusia untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemkot Malang.  “Dengan diadakannya diklat yang akan berlangsung 1,5 bulan ini diharapkan para PNS  menguasai tentang kepemimpinan maupun sistem administrasi pemerintahan. Selain itu, mereka juga diharapkan bisa tahu dan mengerti tentang etika dalam menerima dan melayani masyarakat,” ujar pria berkumis tebal ini.

Lebih lanjut ia menambahkan, bahwasanya PNS ini adalah pelayan bagi masyarakat, sehingga mereka harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. “Hal ini sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Walikota Malang Drs. Peni Suparto, M.AP tentang pelayanan prima kepada masyarakat yang terus digalakkan. Jadi, para PNS ini harus turut berperan serta dalam menyukseskan program tersebut,” sambungnya.

Terpisah, hal senada juga disampaikan oleh Asriyansyah, yang mengatakan bahwa diklat ini merupakan kewajiban bagi PNS yang akan menduduki jabatan eselon III dan IV. “Jika ada PNS eselon III atau IV belum mengikuti diklat ini, maka tunjangan jabatan yang bersangkutan akan dipotong. Disamping itu, diklat ini sesuai dengan PP no 101 Tahun 2000 yang mengatur tentang pendidikan dan jabatan,” ungkapnya.

Asriyansyah menambahkan, bahwa banyak sekali materi yang akan diberikan pada diklat ini, diantaranya adalah kajian mengenai sikap dan perilaku, kajian manajemen publik, manajemen pembangunan, dll. “Peserta diklat nantinya juga akan membuat kertas kerja dan melakukan studi ke lapangan. Misalnya saja ada permasalahan mengenai sampah, maka para peserta diklat ini bisa datang ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang untuk berdiskusi maupun mencari solusi terkait permasalahan yang terjadi saat itu,” lanjut Asriyansyah.

“Tidak menutup kemungkinan, peserta diklat mengadakan sharing atau memberikan masukan kepada Walikota Malang, Peni Suparto, jika ada permasalahan yang harus segera diselesaikan. Untuk penilaian kelulusan diklat ini adalah 55 persen dari faktor akademis dan 45 persen dari sikap dan perilaku. Dengan komposisi seperti itu komposisi penilaiannya kan lebih berimbang,”pungkas  Asriyansyah. (say)

Tentang Achmad Syaiful Afandi

Achmad Syaiful Afandi
Reporter Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi, ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>