Disnakersos Kota Malang Pantau Pelaksanaan UMK

Kepala Disnakersos, Djalil, SH

Untuk memastikan tidak adanya perusahaan di Kota MalangPemerintah dan DPRD Kota Malang Sepakati PSB 2011 Gratis. Baca lebih lanjut ... » yang melanggar peraturan tentang pembayaran upah sesuai UMKBambang PU: Sosialisasi Ini Sudah Tepat Waktunya. Baca lebih lanjut ... » yang ditetapkan di Kota MalangKenaikan Tiket Arema Masih Pro Kontra. Baca lebih lanjut ... », Dinas Tenaga KerjaDisnakersos Akan Mendata Pengangguran. Baca lebih lanjut ... » dan Sosial(DisnakersosDisnakersos Akan "Dipecah”?. Baca lebih lanjut ... ») Kota Malang saat ini mengawasi ratusan perusahaan besar dan kecil yang ada di Kota Malang ini.

Seperti halnya dikatakan oleh Kepala Disnakersos kota MalangDisnakersos Antisipasi Kedatangan Anjal & Pengemis. Baca lebih lanjut ... », DjalilDjalil: Rekom Bengkel, Wewenang Kementerian. Baca lebih lanjut ... », SH pada Jumat (06/01), ada sekitar 820 perusahaan yang sedang diawasi saat ini. Dari perusahaan yang diawasi itu, kata dia, tidak satupun perusahaan yang menangguhkan UMK, sehingga harus diawasi secara ketat tentang bagaimana implementasinya di lapangan.

“Sejauh ini, menurut pemantauan kami, bahwa perusahaan-perusahaan itu sudah melaksanakan aturan tentang pemberian upah kepada pekerjanya sesuai dengan UMK yang berlaku di Kota Malang. Terlepas dari itu semua, kami tetap akan melakukan pengawasan dengan semaksimal mungkin terhadap perushaan-perusahaan tersebut,” sambung Djalil.

Sebagaimana diketahui, UMK Kota MalangUpah Guru Non PNS Seharusnya Sesuai UMK . Baca lebih lanjut ... » 2012 yang ditetapkan oleh Gubernur Jatim sebesar Rp 1.132.254 per bulan. Sebelum diberlakukan per 1 Januari 2012, pihak perusahaan juga sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan penangguhan jika dirasa tidak mampu atau ada alasan lain untuk pemberlakuan UMK tersebut.

Lebih jauh Djalil mengatakan, selain perusahaan-perusahaan itu diberi kesempatan untuk mengajukan  penangguhan, mereka juga telah mendapat penjelasan atau sosisalisasi tentang pemberlakuan UMK tahun 2012 yang telah ditetapkan pada bulan November 2011 lalu. “Kami telah membentuk tim dan petugas khusus untuk mengawasi pelaksanaan UMK ini, terutama di perusahaan-perusahaan yang rawan dan disinyalir akan ada pelanggaranTipiring Didominasi Pelanggaran HO. Baca lebih lanjut ... »,” imbuhnya.

“Apabila nantinya masih ada perusahaan yang tidak membayar pekerjanya sesuai UMK, maka kami juga terbuka untuk menerima pengaduan dari karyawanKonfederasi SPSI Kota Malang Gelar Konfercab VII. Baca lebih lanjut ... ». Sebelum diadukan ke Disnaker, kami berharap ada solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak, sehingga tidak sampai terjadi PHK,” ungkap Djalil.

Pengawasan di perusahaan itu mengacu pada pembayaran gaji Januari 2012 yang rata-rata dibayarkan pada akhir bulan, sehingga hasil dari pengawasan itu baru bisa diketahui sekitar awal Februari.

Jika perusahaan tidak memberlakukan upah pekerjanya sesuai UMK, kata Djalil, diharapkan tidak sampai terjadi gejolak antara buruhKonfederasi SPSI Kota Malang Gelar Konfercab VII. Baca lebih lanjut ... » dengan pihak perusahaan, karena keduanya telah sepakat untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan, sehingga PHK massal bisa dihindari. “Dengan demikian akan tercipta kondisi yang kondusif di antara kedua belah pihak,” pungkas Djalil. (say/dmb)

 Print