Sabtu, 1 November 2014
Update Info
Beranda / Berita / Pemilik Restoran Harus Patuhi Perda 16 Tahun 2010

Pemilik Restoran Harus Patuhi Perda 16 Tahun 2010

Bambang Triyoso

Selama tahun 2011, perolehan pajak daerah Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang cukup tinggi. Pajak daerah yang ditarget sebesar Rp 104,644 Miliar ternyata terealisasi sebesar Rp 119,720 Miliay. Rinciannya adalah, Pajak hotel dari target Rp 7,937 Miliar terealisasi Rp 8,136 Miliar. Pajak restoran target Rp 16,551 miliar berhasil terpenuhi Rp 16,888 Miliar.

Untuk pajak hiburan, dari target Rp 1,897 Miliar ternyata terealisasi Rp 2,294 Miliar. Pajak reklame terealisasi Rp 9,444 miliar dari target Rp 10,556 Miliar. Sedangkan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) dari target Rp 24, 661 Miliar terpenuhi Rp 26, 894 Miliar. Pajak parkir target, Rp 1,146 Miliar, terpenuhi Rp 1,152 M. Pajak air bawah tanah target, Rp 375 juta, terealisasi Rp 383 juta.Pajak BPHTB dari target Rp 41,516 M, terpenuhi Rp 54,525 Miliar.

Dengan data dan perolehan tersebut, meurut salah satu anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Bambang Triyoso, seharusnya target pajak daerah 2012 minimum Rp 125 Miliar yang bersumber dari pajak hotel sebesar Rp. 11,5miliar, pajak restoran Rp16,9 miliar, pajak hiburan Rp 2,3 miliar, pajak reklame Rp 10,5miliar, paja PJU Rp 27 milia, pajak parkir Rp 1,6 miliar (pajak parkir 2010 sdh diatas Rp 1,3 Miliar ditambah pengalihan dari dishub 2011 sebesar Rp 200 juta), dan Pajak air bawah tanah Rp 0,4 miliar, BPHTB Rp 54,5 miliar.

“Kami minta pihak Dispenda kota Malang mulai menyusun rencana kerja (renja) dan mengacu pada realisasi pencapaian target pajak tahun 2011, dan menggali potensi yangg sesungguhnya. Misalnya pajak restoran yang potensinya sangat besar,” kata politisi PKS itu, Senin (09/01/2012).

Dari hasil kunjungan kerja komisi B ke 10 restoran, terang dia, tidak ada satupun yang patuh dalam membayar pajak sesuai perda 16 tahun 2010 yang merupakan turunan dari UU 28 tahun 2009 tebtang pajak daerah. “Bahkan 6 dari 10 wajib pajak terssbut yang kami datangi masih membayar pajak di bawah 30% dari yang seharusnya disetorkan ke daerah,” jelasnya.

Bambang menambahkan, jika hal tersebut harus menjadi perhatian utama bagi dispenda untuk melakukan langkah-langkah pengamanan agar pajak yang sudah disetor ke restoran oleh konsumen tersebut, bisa disetor oleh pihak restoran ke kas daerah. “Karena dari setoran pajak itu nantinya akan digunakan untuk kemajuan Kota Malang,” imbuhnya.

Namun, hal ini, tambah dia, harus ada pendampingan dari instansi terkait atau dari pemerintah daerah terhadap setiap restoran agar tidak terjadi memanipulasi omzet restoran sebagai dasar setoran pajaknya. “Dalam konteks ini kami meminta agar semua restoran di Kota Malang agar taat dengan ketentuan perpajakan sehingga bisa menyetor pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dan juga demi kemajuan pembangunan di Kota Malang,” pungkas Bambang.(say/dmb)

Tentang Achmad Syaiful Afandi

Achmad Syaiful Afandi
Reporter Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi, ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>