Sabtu, 25 Oktober 2014
Update Info
Beranda / Berita / Revisi PP No. 70 Tahun 2008 Bentuk Penghargaan Pemerintah

Revisi PP No. 70 Tahun 2008 Bentuk Penghargaan Pemerintah

Klojen, MC - Pemerintah akan melakukan revisi pada PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dari materi draft revisi yang dipublikasikan, ada 18 perubahan materi yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Dari perubahan-perubahan tersebut, profesi guru sangat diuntungkan dan dimanjakan dengan berbagai layanan.

Fransiska Budiwiarti

Fransiska Budiwiarti

Misalnya saja, status guru tetap yang menjadi syarat penting dalam sertifikasi bakal berlaku juga pada sekolah swasta. Terkait hal tersebut, ketua komisi D DPRD kota Malang, Fransiska Rahayu Budiwiarti mengatakan, jika adanya modus dan mekanismenya uji publik yang dilakukan Pemerintah tentang PP no 74 tahun 2008 ini mencerminkan bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan dan menghargai pendapat masyarakat yang amat berkepentingan dengan kemajuan pendidikan di Indonesia. Khususnya profesi guru. “Uji publik ini belum pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan sebelumnya dengan Mendikbud yang dijabat oleh Muhammad Nuh,” ujarnya, Senin (18/02).

Begitu juga dengan calon guru yang dapat memperoleh dan menggunakan lebih dari satu sertifikat pendidik, jelas politisi Partai Demokrat itu, secara teoritis, perubahan ini benar-benar memberikan rasa keadilan bagi guru sebagai pendidik, utamanya yang base mengajarnya di sekolah swasta dan bagi sekolah swasta. Karena dapat mereduksi guru-guru swasta yang pindah ke sekolah negeri guna mendapatkan kesejahteraan yang lebih besar. “Tidak usah pindah tetapi bisa mengajar di sekolah negeri. Dan sebaliknya, guru negeri dapat mengajar dan membantu di sekolah swasta,” paparnya.

Dalam perubahan PP tersebut, guru juga memperoleh sertifikat linier dengan syarat tertentu. Meski demikian, terang perempuan berkacamata itu, harus diwaspadai dan diantisipasi jangan sampai hal ini dijadikan obyek komersialisasi oleh oknum di dikbud dengan melakukan mutasi atau menjualbelikan mutasi guru. Begitu juga dengan guru SMK dan MAK yang bisa mengajar di SMA-MA dan sebaliknya, meskipun juga dengan persyaratan tertentu, menurut Fransiska. Konsekuensinya setiap guru harus semakin meningkatkan kompetensi profesionalnya dan kompetensi pedagogik, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai guru yang pendidik, bukan sekedar mendapatkan beban mengajar yang banyak, misalnya, 24 jam tatap muka per minggu. “Jangan hanya mengajar dan waktu dihabiskannya untuk mengajar sebanyak-banyaknya tanpa disertai mendidik. Guru harus mengembangkan pendidikan yang bermuatan karakter, seperti yang selama ini banyak diabaikan,” urainya.

Dalam perubahan PP 78 itu, juga menyebutkan bahwa guru kelas SD dan MI dapat mengampu mata pelajaran di SMP, MTs atau SMA dan MA (dan sebaliknya) dengan syarat tertentu. Menjawab hal tersebut, Fransiska menuturkan, bahwa kinerja guru tidak cukup hanya dengan pendidikan profesi, namun harus pula ada proses assessment secara berkala dari siswa, orang tua/ masyarakat dan pihak sekolah, Serta adanya pelatihan pelatihan untuk guru swasta dan negeri. “Dinas Pendidikan (SKPD) harus lebih banyak lagi memberi perhatian dan pembinaan yang berimbang antara sekolah negeri dengan sekolah swasta sebagai konsekuensi dapat terlaksananya perubahan PP ini,” tambahnya.

Berkaitan dengan perencanaan kebutuhan guru, kata Fransiska, harus dilakukan pendataan dan validasi guru pasal 11 ayat (2) dan ayat (3). Karena dalam aturan itu, guru bergelar S2 dan S3 bisa secara langsung mendapat sertifikat pendidik. “Pemerintah daerah juga harus juga menengok dan melihat pula di lingkungan sekolah swasta. Di samping itu juga melihat pertumbuhan jumlah anak didik,” urainya.

“Pemerintah daerah harus lebih adil dalam memberikan kesempatan guru di sekolah swasta untuk dapat mengikuti PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). Dalam konteks ini, jangan hanya menghargai guru yang menjadi wali kelas dan pembina eskul dengan beban waktu 6 jam,” tambahnya lagi.

Demikian pula dalam perubahan pasal 40, mengenai pindah tugas guru yang bisa kemana-mana, lanjut Fransiska, pemerintah daerah harus benar-benar adil dalam memberikan perlindungan hukum, profesi dan keselamatan guru yang ada di sekolah swasta. Karena mereka juga sesama anak bangsa Indonesia. (say/dmb)

Tentang Achmad Syaiful Afandi

Achmad Syaiful Afandi
Reporter Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi, ditandai *

*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>